Sadarsibarani’s Weblog

October 28, 2008

KAMPUNG VORMING

Filed under: Pemikiran — rajabatak2 @ 11:34 am
Tags: , ,

Suatu persoalan yang membawa pertentangan dalam masyarakat muncul sejak kepada penduduk pribumi diperkenalkan suatu sistem pemerintahan penjajah yang tadinya belum mereka kenal, seperti pembayaran belasting dan kerja rodi. Untuk tidak menggoncang tatanan kehidupan masyarakat, pemerintah penjajah menggunakan penduduk pribumi sebagai perpanjangan tangannya. Penduduk pribumi yang dapat dipercaya, diangkat sebagai kepala kampung dan dijadikan sebagai ujung tombak pemerintah.

Untuk tidak menimbulkan resistensi, pemerintah menugaskan seorang ambtenar Belanda, bernama W.K.H. Iypes, untuk mengadakan penelitian tentang sistem kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Batak, yang akan digunakan sebagai dasar untuk penataan kampung (kampung vorming). Penelitian itu bukan saja dilakukan di Tanah Batak Utara, melainkan juga sampai ke Tanah Batak Selatan. Dalam penelitiannya ada beberapa hal yang mendapat catatan Iypes. Pertama, lingkungan masyarakat yang paling kecil-huta- kampung adalah milik satu marga. Gabungan beberapa huta dipimpin oleh “marga raja,” yaitu marga yang mendirikan huta tersebut dari awal (si pungka huta). Kedua, gabungan banyak huta merupakan satu wilayah (bius), merupakan persekutuan spiritual. Peranan raja-raja bius, kelihatan dalam satu upacara (horja) yang dahulu kala dilaksanakan sekali setahun, dalam memberi persembahan kepada ompu-ompu na martua. Sekarang ini, horja seperti ini tidak pernah lagi dilakukan. Wilayah persekutuan ini disebut horja bius.

Nama-nama persekutuan spiritual ini dalam masing-masing wilayah diberi istilah yang berbeda-beda. Di Tanah Batak Utara, persekutuan spiritual ini disebut bius; di Tanah Batak Selatan persekutuan ini disebut kuria; sementara di Tanah Karo persekutuan yang sama disebut urung. Masing-masing wilayah persekutuan ini dipimpin seorang “raja.” Laporan Iypes disusun dengan begitu lengkap sehingga tulisannya mencapai ratusan halaman.

Bagian yang paling menarik ialah susunan tabel yang dibuat. Tabel tersebut terdiri atas empat kolom dan setiap kolom di isi dengan keterangan mulai dari nama persekutuan adat (horja), nama wilayah (negeri atau luat), nama kampung, dan nama-nama marga yang dianggap sebagai pendiri kampung (si pungka huta).

Dengan melihat tabel tersebut akan dapat diketahui bahwa kampung A misalnya, adalah milik marga X yang merupakan marga pendiri kampung. Gabungan beberapa kampung yang disebut negeri, ditetapkan pula marga sabungan sipendiri kampung (si pungka huta). Dari marga pendiri kampung dipilih salah satunya yang pantas diangkat sebagai kepala negeri atau kepala kuria atau kepala urung. Laporan Iypes ini kemudian dijadikan acuan bagi pemerintah penjajah untuk mengangkat (ra)jaihutan, kepala negeri dan kepala kampung di suatu tempat.

Berdasarkan laporan Iypes ini, Tanah Batak yang tadinya hanya terdiri dari beberapa bius dibagi menjadi ratusan bius, yang lebih menitik beratkan pembentukan administrasi pemerintahan. Bius sebagai wilayah persekutuan spritual dihapus, digantikan dengan bius sebagai wilayah administrasi pemerintahan. Berdasarkan pembagian tersebut menyusul pengangkatan kepala-kepala kampung dan kepala-kepala negeri dengan besluit dari pemerintah dan kepada mereka diberi gaji bulanan.

Kepala kampung (hampung) adalah instansi paling bawah, diatasnya adalah kepala negeri yang sering pula digelar Jaihutan. Di atas kepala-kepala negeri ditetapkan pula jabatan baru, yaitu asisten demang dan demang. Asisten demang memimpin suatu wilayah yang sekarang kita kenal sebagai kecamatan dan demang memimpin suatu wilayah kawedanaan, yaitu gabungan beberapa kecamatan. Di atas mereka diangkat seorang pengawas yang dinamakan konteler (controleur), yang mewakili pemerintah. Demang dan asisten demang biasanya ditunjuk dari penduduk pribumi yang sejak awal sudah mendapat pendidikan dfisamping mnegerjakan administrasi pemerintahan, juga menyelesaikan sengketa-sengketa penduduk pribumi. Diatasnya diangkat seorang Assisten Residen, berkedudukan di Tarutung, sementara Residen berkedudukan di Sibolga. Begitulah administrasi pemerintahan pada waktu itu.

Pengangkatan kepala kampung dan kepala negeri, juga diembel-embeli syarat yang tidak tertulis, yaitu yang bersangkutan telah menganut agama Kristen. Hal inilah menjadi pemicu orang berlomba-lomba memeluk agama ini, karena dengan menjadi kristen, hambatan menjadi raja dapat diatasi. Untuk tujuan ini tidak jarang satu-satu kelompok marga masuk Kristen sekali gus dengan harapan tetua mereka akan diangkat jadi raja. Dugaan itu timbul karena besluit pengangkatan biasanya dibawa petugas gereja dan diumumkan pada hari minggu, setelah upacara gereja selesai.

Tentang hal ini, Nommensen mencatat dalam bukunya:

Pada waktu itu, Kompeni mengangkat Raja Ihutan dan Raja Pandua menjadi kepala kampung sehingga banyak orang yang kecewa. Jelas bahwa banyak dari mereka yang memeluk agama Kristen bukan karena keinginan akan hidup yang kekal, tetapi mengharapkan keuntungan duniawi.”

Akan tetapi, kenyataan yang mereka hadapi sering berbeda dari harapan yang tadinya mereka bayangkan. Anggapan bahwa, dengan memeluk agama Kristen, pengangkatan mereka sebagai raja akan berjalan dengan mulus sering menyebabkan mereka kecewa. Tentang hal ini, Nommensen juga mencatat:

Besoknya, mereka sampai ke Lumbanbalik yang seperti sarang elang di puncak gunung. Raja di sana menyangka bahwa mereka membawa besluitnya (surat penetapan menjadi raja). Dengan gembira ia menyambut kedua pendeta itu, tetapi setelah ia mengetahui bahwa kedatangan mereka bukan membawa besluit pemerintah Belanda, melainkan Injil Tuhan, terdengarlah ejekan orang-orang kampung itu.”

Begitulah catatan Nommensen yang tahu persis bahwa faktor agama bukan berarti segalanya. Adat kebiasaan dan faktor kesetiaan tetap menjadi pertimbangan utama. Apabila orang yang diangkat adalah keturunan sulung suatu marga, biasanya tidak timbul masalah. Akan tetapi, jika karena pertimbangan tertentu calon yang akan diangkat kesetiaannya diragukan, pemerintah mengangkatnya lewat pemilihan (kijzing). Dapat diduga dalam pemilihan seperti ini selalu dimenangkan si bolon partubu (keluarga besar), yang bukan dari keturunan sulung. Kecewa karena kalah, keturunan sulung, yang kebetulan si etek partubu (keluarga kecil), memilih pindah ke wilayah lain yang jaraknya cukup jauh dari kampung asalnya.

Bila di runut banyak perpindahan satu kelompok marga, berpindah dari kampung asalnya karena alasan seperti diatas (kalah bersaing dalam kijzing). Ada perpindahan dalam suasana damai, artinya hubungan dengan bona pasogit tetap dipelihara. Namun, sering terjadi banyak di antarany yang karena kecewa membakar jembatan, sekolah, dan bahkan rumah-rumah pendeta. Benda-benda seperti ini menjadi sasaran kemarahan sehingga menimbulkan banyak kerugian. Ada juga yang memilih bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan pasca R. Si Singamangaraja XII, yang pada waktu itu masih muncul, seperti kelompok pimpinan Gr Somalaing, Sarbut Tampubolon dan Jaga Siboru Torop.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: